KPU-Staimafa Teliti Fenomena Politik Uang
07 Jul 2015 |By kpukabpati PATI – Adagium ora uwik ora obos (tidak ada uang tidak mencoblos) yang berkembang dalam setiap hajatan demokrasi di Pati menjadi sorotan dari penyelenggara Pemilu. Pepatah yang menyiratkan pengharapan kompensasi atas sikap politik itu hampir tidak asing bagi masyarakat. Fenomena tersebut menjadi kajian serius KPU Pati. Pihaknya bersama Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (Staimafa) ingin mengungkap praktik politik uang (money politic) dari berbagai sisi melalui penelitian. Riset berlangsung selama sebulan. Pada awal Juli, hasilnya akan dipaparkan dan dipublikasikan secara luas. Ketua KPU Pati, Much Nasich mengatakan, penelitian seputar politik uang dilakukan lantaran dalam berbagai Pemilu yang digelar, partisipasi pemilih tidak sama. Dalam pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilbup, partisipasinya relatif tinggi, tetapi saat Pilgub justru rendah. Jomplangnya partisipasi pemilih dari hajatan demokrasi yang berbeda level itu, memunculkan dugaan dipengaruhi gencar atau tidaknya politik uang. Fenomena tersebut dikuatkan dengan ungkapan ‘’tidak ada uang tidak mencoblos’’yang telah dipahami secara masif. 1.000 Sampel ‘’Penelitian ini sebenarnya menindaklanjuti instruksi KPU Pusat. Hanya, pemilihan objek money politic menjadi pilihan kami di Pati. Tentu di masing-masing daerah berbeda objeknya sesuai kondisi,’’ ujarnya di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada di Pati yang berlangsung di Rumah Makan Joyokusumo, kemarin. Selain dipublikasikan, hasil riset menjadi bahan penyusunan program penyelenggara Pemilu ke depan. Khusus hasil penelitian politik uang yang lekat dengan partisipasi pemilih, dimungkinkan menjadi salah satu acuan untuk program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pembantu Ketua I Staimafa, Ahmad Dimyati mengemukakan, kerja sama riset pihaknya dengan KPU merupakan kerja akademis yang menarik. Mengingat, politik uang seakan telah menjadi tradisi dalam setiap hajatan demokrasi di semua level. ‘’Praktik demikian merusak esensi demokrasi. Karenanya perlu diurai akar masalah serta dampaknya,’’katanya. Ketua P3M Staimafa, Sri Naharin menjelaskan, penelitian akan mengambil sampel 1.000 orang. Mereka tersebar di 406 desa/kelurahan di 21 kecamatan. ‘’Kami akan melibatkan 100 mahasiswa sebagai surveyor untuk menjangkau sampel. Pengambilan sampelnya rata di seluruh daerah di Pati,’’tandasnya.
Selengkapnya