Berita Terkini

785

Gandeng Media, Sukseskan PILKADA 2017

25 Aug 2015 | 0 Comments | By kpukabpati PATI – 25 Agustus 2015, Menyongsong Pilkada serentak tahap dua yang akan dilaksanakan pada Februari 2017, KPU Kabupaten Pati gencar melakukan komunikasi dengan berbagai insan media. Hal ini, bertujuan agar penyelenggaraan Pilkada Pati 2017 dapat berjalan dengan lancar dan sukses dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Demikian disampaikan Anggota KPU Kabupaten Pati, Imbang Setiawan, ST di sela-sela kegiatan media visit di Kantor Koran Harian Jawa Pos Radar Kudus perwakilan Biro Pati, selasa (25/08/2015). “Tidak dapat dipungkiri, bahwa sukses pilkada tidak hanya faktor penyelenggaraan saja, tetapi peran serta stakeholders termasuk kawan-kawan media juga punya andil yang sangat besar”. Lebih lanjut dia menyatakan, dengan pemberitaan yang berimbang dari media massa, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. “Hari ini kita (KPU Pati/ red), melakukan kunjungan ke kantor kawan-kawan media, yang pertama ke LPP Suara Pati FM, tadi pagi pukul 10.00 WIB dan pukul 13.00 WIB tadi kita kesini (Kantor Koran Harian Jawa Pos Radar Kudus perwakilan Biro Pati/ red), besuk kita lanjutkan lagi ke media yg lain” jelasnya. Media Visit, akan dilakukan KPU Pati ke seluruh Kantor Media Massa yang ada di Kabupaten Pati, selama 4 hari kerja, diagendakan 2 (dua) hari tiap minggu, selama 2 (dua) minggu.”minggu ini kita ambil hari selasa dan rabu, minggu depan juga begitu” lanjutnya. Kegiatan media visit diikuti oleh Ketua, Anggota KPU Pati dan Pejabat Struktural di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pati. Sementara itu, Kepala Perwakilan Biro Pati, Jawa Pos Radar Kudus, Sauqi dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada KPU Pati, atas kunjungan ke media yang dipimpinnya dan menyatakan siap berperan aktif menyongsong pilkada 2017, melalui pemberitaan sesuai tupoksinya. Dalam media visit itu, KPU Pati juga memberikan piagam penghargaan kepada media atas partisipasi dan peran sertanya mensukseskan pileg dan pilpres 2014. (VJ/ KPU Kab.Pati)


Selengkapnya
1287

Melawan politik uang tak cukup dengan sosialisasi

18 Aug 2015 |By kpukabpati PATI-Praktek politik uang yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak bisa hanya dilawan dengan kegiatan sosialisasi saja. Penyampaian informasi untuk memberikan pemahaman tentang politik uang tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilih. Hal itu disampaikan Imam Adzroi, M.Si, dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (STAIMAFA), dalam diskusi pemaparan hasil research tentang Sikap masyarakat Pati dalam politik uang dan implikasinya terhadap keputusan untuk berpartisipasi dan menentukan preferensi politik. Kegiatan yang diadakan KPU Kabupaten Pati itu diselenggarakan di rumah makan Joyo kusumo Pati. Dalam kesempatan itu Imam Adzroi, M.Si mengungkapkan, perlu gerakan yang lebih dari sekedar sosialisasi norma dan peraturan perundangan untuk melawan praktek politik uang. “Sikap masyarakat Pati terhadap politik uang bukanlah masalah pengetahuan, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama dan kepercayaan akan tidak bolehnya melakukan politik uang dalam bentuk suap pada masa pemilihan untuk mempengaruhi voter dalam memilih,” ujarnya. “Berdasarkan data empiris, faktor kognitif tidak berkorelasi signifikan terhadap keputusan pemilih untuk berpartisipasi atau menentukan pemilihannya. Sikap masyarakat Pati terhadap politik uang bukanlah masalah faktor psikologis dan faktor yang terkait dengan feeling pemilih. Faktor seperti sosok pribadi calon yang akan dipilih, juga tidak berkorelasi dalam keputusan voter untuk berpartisipasi atau menentukan preferensi politik, yang berkorelasi adalah keberadaan uang itu sendiri,” imbuhnya. Dijelaskan, faktor konatif atau niat dan tindakan nyata dari responden ketika dihadapkan pada suap untuk menentukan berpartisipasi dan menentukan pilihan merupakan faktor berkorelasi signifikan. Karena itu untuk mengurangi praktek suap terhadap voter, terang Imam Adzroi, M.Si, bisa dilakukan dengan memperkuat faktor-faktor yang bisa menekan tindakan nyata dari voter untuk menerima suap. “Contohnya seperti mempuat faktor situsional dari lingkungan yang secara bersama-sama menyatakan dalam verbal dan tulisan yang dipasang di publik bahwa lingkungan yang bersangkutan menolak adanya suap,” tegasnya. Diterangkan Imam Adzroi, M.Si, penelitian tersebut mengambil 1.261 orang responden. Sebanyak 670 orang responden atau 53 persen diantaranya adalah laki-laki. Sedangkan responden perempuan sebanyak 591 orang atau 47 persen. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 238 responden (18,8 persen) adalah lulusan SD atau sederajad, 276 responden (21,8 persen) berpendidikan SMP atau yang sederajad, 558 persen (44,2 persen) berpendidikan SMA atau yang sederajad, 120 responden (9,5 persen) berpendidikan S1, dan 10 responden orang (0,7 persen) berpendidikan S2. Sedangkan satu responden lagi (0,07 persen ) berpendidikan S3. Sementara itu Ketua KPU Pati, Much Nasich, menjelaskan bahwa kegiatan itu dilaksanakan KPU Pati bersama STAIMAFA. “Hasil research ini akan berguna untuk menyusun program dan strategi pendidikan pemilih dalam pemilu yang akan datang di Kabupaten Pati” jelasnya.


Selengkapnya
1082

KPU-Staimafa Teliti Fenomena Politik Uang

07 Jul 2015 |By kpukabpati PATI – Adagium ora uwik ora obos (tidak ada uang tidak mencoblos) yang berkembang dalam setiap hajatan demokrasi di Pati menjadi sorotan dari penyelenggara Pemilu. Pepatah yang menyiratkan pengharapan kompensasi atas sikap politik itu hampir tidak asing bagi masyarakat. Fenomena tersebut menjadi kajian serius KPU Pati. Pihaknya bersama Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (Staimafa) ingin mengungkap praktik politik uang (money politic) dari berbagai sisi melalui penelitian. Riset berlangsung selama sebulan. Pada awal Juli, hasilnya akan dipaparkan dan dipublikasikan secara luas. Ketua KPU Pati, Much Nasich mengatakan, penelitian seputar politik uang dilakukan lantaran dalam berbagai Pemilu yang digelar, partisipasi pemilih tidak sama. Dalam pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilbup, partisipasinya relatif tinggi, tetapi saat Pilgub justru rendah. Jomplangnya partisipasi pemilih dari hajatan demokrasi yang berbeda level itu, memunculkan dugaan dipengaruhi gencar atau tidaknya politik uang. Fenomena tersebut dikuatkan dengan ungkapan ‘’tidak ada uang tidak mencoblos’’yang telah dipahami secara masif. 1.000 Sampel ‘’Penelitian ini sebenarnya menindaklanjuti instruksi KPU Pusat. Hanya, pemilihan objek money politic menjadi pilihan kami di Pati. Tentu di masing-masing daerah berbeda objeknya sesuai kondisi,’’ ujarnya di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada di Pati yang berlangsung di Rumah Makan Joyokusumo, kemarin. Selain dipublikasikan, hasil riset menjadi bahan penyusunan program penyelenggara Pemilu ke depan. Khusus hasil penelitian politik uang yang lekat dengan partisipasi pemilih, dimungkinkan menjadi salah satu acuan untuk program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pembantu Ketua I Staimafa, Ahmad Dimyati mengemukakan, kerja sama riset pihaknya dengan KPU merupakan kerja akademis yang menarik. Mengingat, politik uang seakan telah menjadi tradisi dalam setiap hajatan demokrasi di semua level. ‘’Praktik demikian merusak esensi demokrasi. Karenanya perlu diurai akar masalah serta dampaknya,’’katanya. Ketua P3M Staimafa, Sri Naharin menjelaskan, penelitian akan mengambil sampel 1.000 orang. Mereka tersebar di 406 desa/kelurahan di 21 kecamatan. ‘’Kami akan melibatkan 100 mahasiswa sebagai surveyor untuk menjangkau sampel. Pengambilan sampelnya rata di seluruh daerah di Pati,’’tandasnya.


Selengkapnya
1008

Sosialisasi UU Pilkada KPU Pati Simulasikan Pencoblosan

05 Jul 2015 |By kpukabpati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menggelar simulasi pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada pelajar, Sabtu pagi (25/4). Simulasi tersebut merupakan bagian dari agenda KPU untuk mensosialisasikan UU No 8/2015 tentang Pemilu Kepala Daera (Pilkada). Simulasi pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU sebagai tindak lanjut regulasi Pilkada yang telah direvisi tersebut, berlangsung di SMA Negeri 1 Pati. Dalam simulasi itu, pelajar yang terlibat memerankan sebagai pemilih, maupun petugas KPPS. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pati, Ilham mengaku, simulasi pencoblosan yang diperagakan, akan menjadi acuan dalam pemilihan Ketua OSIS dengan sistem yang lebih berkualitas. Selain untuk tahu, pelajar yang umumnya masih duduk dibangku kelas XI, dalam satu atau dua tahun mendatang, akan menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum.. “Kita sekarang ini baru masuk ke usia 17 tahun. Baru awal punya KTP, dan sebentar lagi akan masuk Daftar Pemilih Tetat (DPT). Dan kita harapkan tahun depan Pilkada, kita sudah ikut nyoblos dan tahu caranya. Bagaimana mencoblos sesuai hati nurani, dan mencoblos dengan sah,” kata Ilham yang Ketua OSIS SMA N 1 Pati. Komisioner KPU Kabupaten Pati bidang sosialisasi, Imbang Setyawan, kepada radio PAS Pati mengungkapan, simulasi pencoblosan Pilkada di TPS yang dilakukannya itu, merupakan sosialisasi terhadap UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), untuk Gubernur, Bupati/Walikota, kepada para pelajar. “Mereka disini berpraktek secara nyata, nantinya ketika mereka menggunakan suaranya di daerahnya. Karena mereka ini merupakan pemilih pemula, jadi baru pertama kali mereka menggunakan hak pilihnya, sehingga harapannya mereka sudah punya pengalaman untuk menggunkan hak suaranya. Sehingga tidak kebingungan ketika mereka menggunakan dengan baik saat mereka berada di TPS,” jelas Imbang Setyawan. Menyongsong Pilkada serentak 2017 mendatang, KPU Kabupaten Pati akan melakukan hal serupa ke sejumlah SMA di Kabupaten Pati. Bahkan bila ada sekolah lain yang ingin bekerjasama dengan, kaitannya dengan pemilihan Ketua OSIS, KPU Kabupaten Pati siap untuk memberikan pendampingan.


Selengkapnya
792

Penandatanganan Speciment Surat Suara Pemilu 2024

Halo Teman Pemilih KPU Kabupaten Pati melaksanakan Penandatanganan Speciment Surat Suara Pemilu 2024. Penandantangan dilakukan oleh seluruh Partai Politik tingkat Kabupaten Pati, dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pati. Kegiatan dilaksanakan sebagai finalisasi akhir sebelum cetak surat suara yang nantinya dipergunakan dalam pemungutan suara Pemilu tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 14 November 2024 di Aula KPU Kabupaten Pati.   #PemiluSerentak2024


Selengkapnya
535

HARI ANAK NASIONAL 2025

Hola lur, #TemanPemilih Setiap tanggal 23 Juli, masyarakat Indonesia turut memperingati Hari Anak Nasional yang menjadi momentum penting untuk mengingatkan semua pihak terhadap hak, perlindungan, dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Peringatan Hari Anak Nasional tidak bisa dilepaskan dari tonggak sejarah penting yang ada di Indonesia, yakni disahkannya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Momen ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Keppres RI No. 44 Tahun 1984 yang menetapkan bahwa setiap tanggal 23 Juli secara resmi diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Sejak saat itu, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat akhirnya rutin menggelar rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak Hari Anak Nasional diperingati sebagai momen krusial untuk menggaungkan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, perayaan Hari Anak Nasional 2025 ini juga bisa jadi penegasan kembali terhadap komitmen bersama dalam memastikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi Peringatan Hari Anak Nasional kali ini mengusung tema besar “Anak Terlindungi, Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini menjadi pengingat bahwa upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tugas bersama seluruh lapisan masyarakat. Tema tersebut juga sejalan dengan visi besar menuju “Indonesia Emas 2045” di mana kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama. Oleh karena itu, invertasi pada anak-anak sejak dini menjadi kunci utama untuk menciptakan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing global, baik dalam bentuk pendidikan, perlindungan hukum, hingga ruang berpartisipasi.


Selengkapnya